Poros Demokrasi Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI tampaknya tengah memasuki fase “pembersihan besar-besaran”, seperti rumah kontrakan yang baru ingat bersih-bersih setelah bertahun-tahun dihuni.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, dengan penuh keyakinan mengumumkan percepatan perampungan struktur Kanwil dan kantor daerah—sebuah upaya yang terdengar seperti peringatan halus bagi siapa pun yang selama ini mengira jabatan bisa diwariskan lewat bisikan lorong.
“Kami merampungkan struktur kelembagaan. Plt yang ada sekarang bisa jadi definitif jika penyelenggaraan haji 2026 sukses dan bersih,” ujar Menhaj Irfan Yusuf dengan nada yang mengalir seperti pesan sponsor integritas. “Tidak boleh ada permainan sedikit pun.”
Kalimat terakhir itu seketika membuat beberapa hadirin tercenung. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kata “permainan” tidak lagi terdengar seperti tradisi internal, melainkan sesuatu yang harus dikubur dalam-dalam bersama kenangan buruk penyelenggaraan masa lalu.
Istitha’ah Kesehatan: Tes Kejujuran Fisik yang Tak Bisa Disuap
Dalam kunjungan ke Jawa Barat, Gus Irfan menyampaikan syarat mutlak keberangkatan: istitha’ah kesehatan. Tanpa itu, jangan harap bisa naik pesawat, apalagi memegang koper.
“Yang tidak lolos istitha’ah, terutama yang kedapatan di pemeriksaan acak di bandara Arab Saudi, ya dipulangkan,” tegasnya. “Risikonya denda dan pengurangan kuota.”
Pesan itu terdengar seperti peringatan keras pada mereka yang gemar “mengakali kondisi kesehatan” dengan surat dokter yang ditandatangani oleh Kenalan Orang Dalam.
Kini, satu-satunya kenalan yang menentukan hanyalah tensimeter.
Rekrutmen Petugas Haji: Tanpa Titipan, Tanpa Wasiat, Tanpa Kertas Linting Nama
Gus Irfan juga memastikan rekrutmen petugas haji dilakukan secara profesional. Tidak ada titipan. Tidak ada menitipkan map cokelat dengan catatan “mohon prioritas”. Tidak ada ponsel pejabat yang mendadak ramai menjelang seleksi.
“Lolos seleksi harus siap digembleng sebulan penuh,” katanya. Pelatihan intensif ini mungkin akan menjadi penyaring alamiah untuk membedakan mana calon petugas yang benar-benar siap bekerja, dan mana yang selama ini hanya siap foto seragam.
Asrama Haji Jadi Hotel Mandiri: Dari Gedung Lama ke Mesin PNBP
Kemenhaj juga mulai mendorong Asrama Haji menjadi hotel mandiri yang bisa menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Upaya ini dianggap sebagai cara untuk menaikkan kelas fasilitas yang selama ini lebih sering menjadi bahan keluhan ketimbang pujian.
Jika rencana ini benar-benar berhasil, Asrama Haji mungkin akhirnya memiliki standar kenyamanan yang tidak lagi mengandalkan doa jemaah semata.
Arah Besar Kemenhaj: Bersih atau Tersingkir
Di akhir, Gus Irfan menegaskan komitmen Kemenhaj: penyelenggaraan haji harus bersih, adil, profesional, dan berorientasi layanan terbaik.
Suara itu terdengar seperti sebuah ultimatum:
ini bukan sekadar reformasi, melainkan seleksi alam birokrasi.
Siapa pun yang tidak bisa membersihkan diri, tampaknya akan dibersihkan oleh sistem.
