Pegawai Komdigi dibekuk.karena terlibat jaringan mafia judi online. Poros Demokrasi Jakarta – Pengamat politik dan pemerhati media sosial, Agus Partono menilai pemerintah kehilangan wibawa jika tidak berani menindak tuntas para bos judi online yang selama ini merusak keuangan negara. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dan memastikan penegakan hukum tidak berhenti di level pekerja lapangan, sementara aktor utamanya tetap bebas berkeliaran (7/11).
Menurut para pengamat, situs dan aplikasi judol bisa ditemukan dengan mudah lewat pencarian publik. Kondisi ini menjadi tamparan bagi pemerintah karena membuktikan bahwa peredaran judol bukan sekadar lolos, tetapi terang-terangan dibiarkan. Aparat penegak hukum dipandang tak berdaya ketika berhadapan dengan jaringan bandar yang memiliki modal besar dan perlindungan kuat.
Mereka menegaskan, jika Presiden Prabowo gagal membongkar sindikat judol hingga ke akar, catatan itu akan menempel di pemerintahannya. Di era Prabowo, bos-bos judol terlihat bebas bergerak dan menjalankan bisnis seolah negara tutup mata.
“Jangan lagi pekerja kecil yang diseret ke meja hijau. Yang harus diburu itu otaknya, pemodalnya, operator besar yang mengatur distribusi uang haram ini,” kata salah satu pengamat.
Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi juga ikut disorot. Pengawasan yang lemah terhadap lalu lintas platform dan media sosial membuat peredaran judol tak pernah benar-benar berhenti. Kritik mengalir deras terhadap Menteri Mutia Hafids yang dinilai gagal menutup celah distribusi konten ilegal. Tuntutan pencopotan pun mengemuka.
Para pengamat mendesak pemerintah membongkar sindikat judi online sampai ke puncak komandonya dan menjebloskan para pelaku utama untuk mengembalikan kewibawaan negara di hadapan publik.
