Poros Demokrasi Jakarta – Pergantian direksi dan komisaris di berbagai perusahaan badan usaha milik negara kembali berjalan secara senyap. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada riak politik, hanya penempatan nama-nama baru yang muncul seperti “menaruh biji kacang” di ladang gelap. Publik pun mayoritas tidak sadar perubahan ini sudah berlangsung masif, Jakarta (15/11/2025).
Di balik proses senyap ini, muncul dugaan adanya agenda penataan internal yang dikendalikan oleh sejumlah pihak di lingkungan BP BUMN. Indikasi itu terlihat dari pola penempatan orang-orang tertentu di perusahaan plat merah, baik di BUMN induk maupun di jajaran anak dan cucu usaha.
Kursi-kursi strategis bergeser tanpa penjelasan yang terang. Pengamat politik Agus Partono menilai langkah seperti ini justru menimbulkan pertanyaan besar. Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mencermati arah dari seluruh proses ini.
“Presiden harus hati-hati. Ini agenda siapa dan untuk kepentingan apa? Publik masih ingat komitmen presiden untuk membenahi BUMN. Jangan sampai pembenahan hanya berubah menjadi pergantian pemain lama dengan pemain baru tanpa perubahan kualitas,” ujar Agus.
Menurutnya, tata kelola BUMN tidak bisa dibenahi melalui manuver senyap dan penempatan orang tanpa transparansi. Ia menegaskan bahwa publik berhak tahu arah reformasi perusahaan negara, terutama ketika aset triliunan rupiah dikelola tanpa pengawasan yang memadai.
Agus menambahkan, jika pergantian dilakukan secara tertutup, maka risiko politisasi jabatan dan konflik kepentingan justru makin besar. Ia mendesak agar BP BUMN membuka alasan di balik setiap rotasi. “BUMN bukan ruang gelap. Ini rumah publik.
Setiap keputusan yang menyangkut kepemimpinan dan arah perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi terkait gelombang pergantian tersebut.
