Poros Demokrasi Lombok – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidkoor Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan rapat koordinasi “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Berdasarkan RPJMN 2025–2029” di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (20/11/2025).
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas-instansi, serta memastikan implementasi kebijakan keamanan maritim berjalan sesuai standar nasional,” jelas Wahyu Handoyo, Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan.
Pada kesempatan tersebut, beliau menekankan urgensi penguatan kerja sama di lapangan.
“Prioritas kami adalah memperkuat koordinasi operasional, meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh jalur kritis, serta memastikan integrasi data dan informasi maritim yang dapat diandalkan,” tegasnya.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, nstansi teknis, dan masyarakat pesisir, peningkatan keamanan laut di NTB dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” tambah Wahyu.
Rapat menghadirkan unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, Basarnas, BMKG, akademisi, intelijen daerah, serta instansi teknis lain yang berperan dalam pengawasan maritim.
